SBY-Boediono Tidak Boleh Turun Sebelum 2014

tulisan ini mungkin tidak akan terlalu panjang, saya hanya mau menuli sedikit tentang salah satu suara yang sering diutarakan para pendemo, khususnya mahasiswa dari elemen tertentu. kenapa saya bilang tertentu, karena dalam isu demonstrasi BBM ini semua serikat buruh jelas menyatakan tuntutannya adalah tuntutan BBM tidak naik, dan beberapa elemen mahasiswa seperti BEM-SI misalnya konsen pada BBM bukan turunnya SBY. saya juga tidak akan membahas banyak, karena saya hanya akan melihat dari satu sisi saja jika presiden turun.

tuntutan untuk turunnya presiden adalah tuntutan paling konyol saat ini, meminta SBY turun ongkosnya terlalu besar, ada banyak sudut melihatnya dari sisi politik, ekonomi, stabilitas, hingga keamanan. namun kini saya coba memandang dari satu sudut sederhana yang jarang dibicarakan, yaitu bagaimana konstitusi membuat skema turunnya presiden ditengah jalan. SBY sebagai presiden jelas tidak bisa ujug-ujug turun, ada jalan panjang lewat mahkamah konstitusi.

panjang menjelaskan skemanya, anggap saja kita ambil jalan singkat presiden dan jelas tentu saja bisa dipastikan wapres juga berhenti setelah lewat sebuah proses panjang. pertanyaannya kembali seperti diatas? siapa yang akan memimpin negara? jawabannya adalah mendagri, atau bisa juga menko-menko. masalahnya bukan disitu, bagaimana jika sebelum presiden turun, sang presiden dan wapres tentunya membubarkan kabinet. jawabannya tidak ada mendagri atau menko karena mentri adalah bagian dari kabinet. jreng-jreng…

tribunnews.com

jika itu semua terjadi, maka yang akan memimpin negara akan memilih dalam struktur pemerintahan tapi tapi bukan bagian dari kabinet yang diangkat langsung oleh presiden, yaitu Panglima TNI dan KAPOLRI. jawabannya diantara keduanya siapa yang berhak? posisinya jelas setara ada dua pilihan salah satu legowo, kalau salah satu tidak ada yang ikhlas maka keduanya bisa “berperang” dan jelas terjadi chaos yang lebih parah. anggap saja salah satu ikhlas dan kemungkinan di tampuk pimpinan negara adalah Panglima TNI, maka indonesia resmi berada di bawah junta militer. dan sangat absolut republik berada di bawah kekuasaan militer murni dan resmi tanpa kudeta, persis yang terjadi saat soeharto naik dalam tampuk kekuasaan.

berada dibawah kekuasaan militer dengan periode panjang dan melelahkan sangat beresiku dan mengelurkan ongkos lebih besar bagi masyarakat indonesia. dimasa apapun dan dinegara manapun jika militer dalam tampuk kekuasaan tetap tidak baik, dari musolini di eropa, idi amin di afrika, fidel castro di amerika, hingga kim jung il di asia. jika ada pertanyaan masa sekarang jelas beda dengan masa lalu, benar maka mari berkaca pada tetangga ASEAN kita saat militer dalam tampuk kekuasaan, Thailand dan Myanmar. perlu waktu yang panjang untuk sebuah transisi mengembalikan negara pada kekuasaan sipil murni.

jika benar-benar benci pada SBY dan seluruh yang tersangkut dirinya, hingga kebencian itu membuat susah berlaku adil maka bersabarlah. jika kesabaran sudah habis maka tambah saja kesabaran itu. tinggal 2 tahun lagi dia ditampuk kekuasaan,  jangan hawa nafsu sesaat mengorbankan hal yang lebih besar.

terakhir, penutup yang tidak ada hubungannya dengan tulisan diatas,
saya hanya berharap BBM tidak naik dan unjukrasa tidak anarkis. dan jikapun iya BBM naik saya harap pemerintah menepati janjinya untuk infrastruktur walau saya ragu janji itu benar-benar ditepati, kita tahu semua infrastruktur adalah ladang korupsi lewat rekayasa tender. namun saya ingat kata-kata Doa almarhum kakek saya,

Allahumma laa tusallith ‘alainaa bidzunuubinaa man laa yakhaafuKa walaa yarhamunaa

(Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kuasakan atas kami - karena dosa-dosa kami - penguasa yang tidak takut kepadaMu dan tidak mempunyai belas kasihan kepada kami)